Tentang

Profil Tentang PARITAS INSTITUTE

PARITAS INSTITUTE didirikan oleh beberapa orang dari berbagai latar belakang yang terikat konsern pada kerja-kerja hak asasi manusia, demokrasi dan kesetaraan.

Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU 0008092.AH.01.07. Tahun 2018.

Para pendiri Paritas Institute ini adalah:
1. Pdt. DR. Andreas A. Yewangoe
2. Pdt. DR. Karel Phill Erari
3. Pdt. Penrad Siagian
4. Harold Wilson Peranginangin
5. Woro Wahyuningtyas
6. Trisno S. Sutanto
7. Albert Randy Maengkom
8. Amin Siahaan
9. Septina Sitompul

 

Visi dan Misi

Paritas Institute berasal dari kata Paritas dari Bahasa Sansekerta yang mengandung makna kebebasan yang didasari pada kesetaraan. Bahwa pada dasarnya, sebagai hakikatnya yang asasi kemanusiaan itu memiliki kesetaraan yang memungkinkan memiliki kebebasan yang sama dengan yang lain. Karena itu Paritas Institute hadir dengan menjunjung dan memperjuangkan nilai-nilai demokratisasi, kesetaraan, kemanusiaan dan keberagaman serta memiliki solidaritas yang tinggi pada kelompok-kelompok yang termarjinalkan.


Tujuan

Dengan berprinsip pada Demokrasi, Hak Asasi Manusia, keadilan Jender, NonDiskriminasi, Kesetaraan, Keberagaman, dan Non-Partisan sebagai landasaannya, maka Paritas Institute memiliki tujuan:

  1. Membangun basis data berdasarkan riset (penelitian) tentang hak asasi manusia dan demokratisasi.
  2. Membangun dan memberdayakan kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses hak-hak sipil-politik dan ekonomi.
  3. Melakukan advokasi dan kampanye untuk kesetaraan hak-hak sipil-politik dan ekonomi.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuannya, Paritas Institute menjalankan berbagai agenda yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang berorientasi pada program-program:

  1. Kampanye deradikalisasi dan anti terorisme.
  2. Pemantauan dan kajian isu-isu strategis konsolidasi demokrasi.
  3. Membangun kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat.
  4. Advokasi hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
  5. Pendampingan dan penguatan komunitas masyarakat adat.
  6. Riset dan publikasi.