OUTLOOK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DI INDONESIA 2020

Disusun oleh:

YLBHI, Paritas Institute, HRWG, LBH Jakarta, GUSDURian, PUSAD Paramadina,

LAKPESDAM PBNU, dan beberapa Individu pegiat Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Jakarta, 28 Januari 2020

­

Jaminan hukum untuk Hak untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia telah mengalami kemajuan amat penting sejak demokratisasi dimulai pada 1998. Meskipun demikian, beberapa bagian kerangka hukum yang bermasalah sejak awal, perkembangan baru dalam perumusan undang-undang maupun regulasi, serta penanganan negara atas isu-isu terkait membuat kondisi KBB di Indonesia sulit maju, jika tidak mundur. Memasuki tahun 2020, dan menandai awal Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, ada beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan untuk memajukan KBB.

Outlook ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, sebagai pengamatan umum, ada catatan mengenai terjadinya peningkatan dan perluasan pelanggaran hak KBB dalam beberapa bentuknya. Bagian-bagian berikutnya menggarisbawahi dua tren utama yang penting diperhatikan pemerintah pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Yaitu politik pengutamaan atas dasar agama, yang mengarah pada diskriminasi, dan makin kuatnya pendekatan keamanan dalam politik agama secara umum, khususnya terkait jaminan KBB

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PELANGGARAN ATAS HAK KBB

Pelanggaran hak atas KBB yang dialami oleh berbagai individu dan komunitas masih terus berlangsung dari tahun ke tahun, bahkan mengalami peningkatan baik dari segi jumlah pelanggaran maupun bentuk dan pola kekerasan serta, sebagai turunannya, perluasan hilangnya hak-hak korban yang mengikuti. Sementara itu, dalam berbagai kasus pelanggaran dan kekerasan yang terjadi, hampir tidak ditemukan skema dan pola penanganan yang berbasis pada pemulihan hak-hak korban dan jaminan kebebasan sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan.

  1. Produk Kebijakan yang diskriminatif

Dalam catatan Komnas Perempuan pada tahun 2019, masih ada 422 perda-perda yang bernuansa diskriminatif karena dianggap berbasis pada satu golongan agama atau keyakinan tertentu. Begitu juga dalam berbagai regulasi di aras nasional. Alih-alih menjalankan fungsi untuk memberikan jaminan atas hak KBB warga negara, Negara telah menjadi pelaku yang terlibat dalam meningkat dan meluasnya pelanggaran-pelangaran dan bentuk kekerasan atas hak KBB.

 

  1. Pembiaran dan ketidaktegasan Negara

Hak KBB bagi setiap orang dijamin dalam konstitusi dan sejumlah perundang-undangan di Indonesia. Namun negara yang seharusnya menjamin hak atas KBB tersebut malah sering menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran. Beberapa titik lemah tata kelola KBB, yang dibahas di sini, berjalin berkelindan. Politik pengutamaan agama yang diterapkan oleh Negara pada beberapa kelompok sebagiannya menyebabkan adanya pembiaran bentuk kekerasan dan pelanggaran atas hak KBB dan ketidaktegasan dalam menindak pelaku-pelakunya.

Peningkatan dan perluasan atas pelanggaran hak KBB terjadi dalam situasi sebagaimana digambarkan di atas. Tiga akibat utamanya adalah:

 

  •  Peningkatan dan Perluasan Pelanggaran Hak korban

Pelanggaran atas satu hak atas KBB yang tidak ditangani dengan baik dan tegas mengakibatkan terjadinya peningkatan dan perluasan terampasnya hak-hak korban. Pola ini dapat dilihat dalam kasus tudingan kesesatan suatu ajaran atau paham yang berlanjut pada (kriminalisasi) atas keyakinan dan kepercayaan, dan terampasnya hak-hak sipil, politik, maupun ekonomi yang lebih banyak. Hal serupa terjadi dalam kasus-kasus menyangkut rumah ibadah, yang dapat berujung pada penutupan tempat ibadah, pengrusakan hingga pengusiran individu atau komunitas yang dikriminalisasi tersebut. Beberapa contoh yang telah sering diungkapkan adalah kekerasan yang dialami jemaah Ahmdiyah di NTB atau Syiah di Sampang, yang akhirnya harus terusir dari tempat tinggalnya dan kehilangan hak untuk bertempat tinggal, memiliki harta dan benda, dan hak untuk keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya. Setelah bertahun-tahun komunitas itu terusir (sejak 2006 bagi jemaah Ahmadiyah di NTB, dan sejak 2012 bagi jemaah Syiah di Sampang), masalah ini tidak terselesaikan. Di Aceh Singkil, setelah hak KBB jemaat puluhan gereja dikriminalisasi melalui politik IMB pendirian rumah ibadah, warga gereja mendirikan tenda-tenda sebagai tempat ibadah di tengah kebun milik warga, yang kemudian itu pun mendapat penolakan dan larangan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

(2) Tidak adanya jaminan ketidakberulangan

Tidak selesainya kasus-kasus di atas, dan banyak kasus-kasus lainnya, menjadi legitimasi bagi maraknya aksi-aksi intoleransi yang kemudian berkembang menjadi kekerasan terhadap hak atas KBB individu dan kelompok lain. Keberulangan ini, dalam konteks demografi keagamaan di Indonesia yang menunjukkan adanya mayoritas-minoritas (numerik) yang berbeda di wilayah-wilayah berbeda, berarti juga suatu kelompok keagamaan yang menjadi mayoritas di suatu wilayah dapat menjadi korban di wilayah-wilayah dimana mereka adalah minoritas. Ini berlaku bukan hanya bagi kelompok agama-agama tertentu, tapi juga kelompok-kelompok dalam agama-agama tersebut. Alih-alih adanya jaminan ketidakberulangan, pembiaran oleh Negara menjadi jaminan bagi berulangan kasus-kasus serupa di tempat-tempat yang lain. Hanya sikap tegas dan political will dari Negara untuk menjamin hak KBB setiap warganya yang dapat menghentikan peningkatan korban-korban pelanggaran hak KBB.

(3) Tidak adanya pemulihan

Bila melihat kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan atas hak KBB baik yang dialami oleh individu maupun kelompok, hampir tidak ditemukan terjadinya pemulihan hak bagi korban-korban pelanggaran hak KBB. Padahal, dalam konstitusi maupun kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, adalah kewajiban bagi Negara untuk melakukan dan bertanggungjawab atas pemulihan hak dan pengembalian semua kerugian yang dialami oleh korban akibat dilanggar dan dirampasnya hak KBB nya. Pemulihan korban harus berdasar pada dua hal yakni: prosedural dan substantif. Pemulihan prosedural adalah proses pemulihan yang diputuskan oleh lembaga pengadilan, badan-badan administratif dan lembaga berwenang lainnya. Pemulihan substantif adalah pemulihan atas hak-hak yang dilanggar dan pengembalian atas kerugian yang ditimbulkannya. Tanpa pemulihan, penyebaran dan peningkatan KBB juga akan meningkat.

 

Dari penggambaran di atas tampak bahwa kekerasan dan pelanggaran yang dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik hingga tuntas, termasuk dengan menegaskan jaminan ketidakberulangan dan pemulihan korban, pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong bagi kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, di tempat yang sama atau berbeda. Dengan demikian, ini mejadi lingkaran yang terus menerus meningatkan dan memperluas kekerasan dan pelanggaran KBB.

II. POLITIK PENGUTAMAAN KELOMPOK AGAMA

Politik pengutamaan agama adalah tren lama yang belakangan ini makin menunjukkan dampak negatifnya bagi jaminan atas hak atas KBB. Pengutamaan terjadi dalam beberapa bidang, melalui regulasi atau kebijakan-kebijakan tertentu.

 

  1. Hukum. Dalam bidang hukum sudah lama terjadi kriminalisasi kebebasan beragama atau berkeyakinan melalui pasal penodaan agama. Pengutamaan organisasi beragama terlihat dari dilibatkannya MUI dalam Tim Pengawas Aliran Kepercayaan di Masyarakat (PAKEM), pelibatan ahli agama tertentu (umumnya dari pelapor) dalam sidang-sidang, dan digunakannya fatwa MUI sebagai bukti oleh Penuntut Umum. Praktik ini bermasalah karena artinya negara memilih atau mengutamakan pandangan dalam satu agama atau satu keyakinan dalam suatu agama.

 

Pengutamaan ini tidak terbatas pada satu agama tertentu, tapi juga terkait dengan lembaga-lembaga tertentu dalam agama-agama lain yang dijadikan sebagai otoritas rujukan bagi pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang menyangkut warga negara pada umumnya. Namun yang tampak amat menonjol adalah pengutamaan MUI, yang sebenarnya merupakan organisasi non-begara. Sebagaimana dibahas lebih jauh di bawah, pelibatan dan pengutamaan MUI dalam isu-isu produk halal dan perbankan syariah merupakan bentuk pengutamaan lain. Praktek penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan merupakan manifestasi ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan.

  1. Ekonomi. Pengutamaan dalam sektor ini terutama terkait dengan beberapa UU dan regulasi ekonomi syariah. Selain UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat Perpres 91/2016 tentang Komite Keuangan Nasional Syariah. Perkembangan pada tahun 2019 memperkuat tren ini. Pada Mei 2019, Presiden Joko Widodo, diwakili Menteri Bappenas, meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Pada November 2019 Wapres berjanji membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan mengeluarkan Perpres pengganti Perpres 91/2016. Pada Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan sambutan dalam acara pemancangan perdana Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk, yang juga dihadiri Kapolri dan beberapa pengusaha besar.

 

Sementara warga negara tentu dapat memilih sistem keuangan tertentu, dan negara perlu melindungi hak beragama warga negara, termasuk dalam menjalankan aktifitas ekonominya, namun negara tidak perlu mendukung suatu praktik keagamaan, apalagi yang mengistimewakan kelompok keagamaan tertentu dalam regulasinya. Regulasi negara terkait perbankan/keuangan/ekonomi syariah dapat menjadi masalah karena dengan itu negara mengutamakan kelompok agama tertentu (atau kelompok dalam suatu agama, seperti MUI).

  1. Keagamaan. Salah satu pengutamaan dalam sektor ini adalah UU Produk Halal (No. 33/2014). Pasal 1 angka 2 UU 33/2014 ini mengatakan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Padahal pada umumnya setiap agama memiliki keyakinan sendiri tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Lebih lanjut sertifikat kehalalan ini dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. MUI juga memiliki wewenang untuk ikut dalam sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH. Berdasarkan amanat UU No. 33/2014, sejak 17 Oktober 2019 semua produk sudah harus bersertifikat halal, dan ini menimbulkan kesulitan bagi Kementerian Agama. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang diundangkan pada 3 Mei 2019, kemudian dilanjutkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal. Pemerintah dan Menteri Agama menyerahkan kewenangan pemberian sertifikasi halal, yang seharusnya dimiliki Kemenag, kepada MUI,  Muhammadiyah, misalnya, telah mengajukan keberatan dan memandang Menag sebagai justru melanggar UU tersebut. Ada dua pengutamaan yang diskriminatif di sini, yaitu keharusan (bukan pilihan) sertifikasi halal bagi produsen, dan dan penetapan suatu organisasi non-pemerintah sebagai otoritas tunggal dalam penilaian kehalalan itu.

 

  1. Pendidikan. Saat ini kita mengetahui adanya sekolah agama negeri yang dibiayai negara baik yang sifatnya umum ataupun untuk mencetak pemuka agama. Hal ini bermasalah karena tidak semua keyakinan mendapatkan fasilitas ini. Dan perbedaan di antara keyakinan atau agama sesungguhnya masih menjalankan UU 1/PNPS/1965 yang memberikan bantuan kepada enam agama yang banyak dianut dengan agama atau keyakinan lain. Lebih jauh, belakangan ini makin banyak pula beberapa kampus negeri yang memberikan beasiswa kepada penghapal al-Qur’an. Peraturan-peraturan lain dalam kampus negeri yang menghalangi orang menggunakan busana tertentu, seperti cadar, juga merupakan pembatasan yang berlebihan. Selain itu, telah pula ada kasus dua orang siswa di Batam yang dikeluarkan karena menolak melakukan hormat bendera atas alasan keagamaannya. Kasus-kasus ini, khususnya yang terjadi dalam lembaga pendidikan, perlu ditangani dengan lebih prinsipil sekaligus arif, tanpa mengurangi hak KBB peserta didik.

 

  1. Politik. Beberapa perda mengatur bahwa untuk menjadi kepala daerah harus bisa membaca al-Qur’an. Hal ini sesungguhnya sama saja mengatakan yang dapat menjadi kepala daerah adalah Muslim, dan bahkan di kalangan Muslim, orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Ini adalah suatu bentuk diskriminasi. Adalah juga diskriminasi, jika, misalnya, ada perda yang mengatur syarat kepala daerah harus menghapal doa Bapa kami.

 

Pengutamaan-pengutamaan di atas sifatnya cukup serius, karena mendorong atau setidaknya menciptakan ruang bagi politik identitas. Politik identitas dapat meluas, hingga, misalnya, dalam penciptaan pemukiman dengan embel-embel agama. Akibat jangka panjangnya adalah segregasi dan tidak dapat menyatunya masyarakat seperti yang kita lihat sebagai hasil politik segregasi etnis pada zaman penjajahan Belanda. Pengutamaan, yang dalam kaca mata HAM dapat berarti diskriminasi, dilakukan pula oleh partai-partai yang mengaku nasionalis, sebagaimana tampak dalam beberapa penelitian mengenai perda diskriminatif bernuansa syariah.

Negara seharusnya tidak mendukung kecenderungan ini. Negara harus menghormati keyakinan setiap orang yang ada di Indonesia, dan baru perlu bertindak apabila ada gangguan terhadap keyakinan tersebut, atau jika suatu agama atau keyakinan perlu difasilitasi karena tidak memiliki sumber daya sehingga tidak dapat menjalankan keyakinannya tersebut.

III. JAMINAN KBB DAN PENDEKATAN KEAMANAN

Sebagai tahun pergantian kepemimpinan dan kabinet pemerintahan, tampak ada perubahan signifikan dalam tata pemerintahan era Joko Widodo. Perubahan ini terlihat dari perubahan pendekatan terhadap situasi dalam dan luar negeri, dengan menempatkan pendekatan keamanan sebagai ujung tombak kebijakan. Hal ini tergambar dari beberapa indikasi, yang dibahas di bawah, yang secara langsung atau tidak langsung akan atau sudah mempengaruhi situasi KBB di Indonesia.

  1. Kabinet yang Militeristik

Untuk ketiga kalinya jabatan Menteri Agama diisi oleh purnawirawan TNI setelah sebelumnya sempat diisi oleh militer. Pertama, adalah Alamsyah menjadi Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan III dalam periode 1978 – 1983. Kemudian, Menteri Agama kedua yang berasal dari militer adalah Tarmizi Taher Kabinet yang menjaga sebagai Menteri Agama pada Pembangunan IV dalam periode 1993 – 1998. Secara sekilas, dapat saja Indonesia menyamakan ketiga menteri tersebut, karena sebelumnya telah ada preseden. Namun, bila dirujuk pada proses perjalanan reformasi di Indonesia dan semakin menguatnya kelompok sipil dalam struktur pemeritahan Indonesia pasca reformasi, penunjukan Menteri Agama dari kalangan militer pada saat ini merupakan sebuah kemunduran. Apalagi, penunjukan ini didasarkan pada pertimbangan upaya untuk memerangi radikalisme dan ekstremisme. Setidaknya, hal ini pula yang disampaikan oleh Jokowi ketika mengumumkan Facrul Razi sebagai Menteri Agama pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Dengan menambahkan tugas penagangan radikalisme pada Kementerian Agama dan dengan status Menteri Agama yang berlatar belakang militer, hal ini justru akan memperlebar kerentanan sipil terhadap pelanggaran dan pengekangan. Apalagi, hingga saat ini, Pemerintah juga belum memiliki konsep utuh tentang bagaimana pencegahan dan penanganan radikalisme dan ekstrimisme. Pendekatan yang represif dan tidak berdasarkan pada pertimbangan yang utuh justru akan potensial melanggar hak-hak sipil dan kebebasan beragama warga negara.

 

  1. Pendekatan represif terhadap kelompok sipil dan masyarakat

Kemunduran lain adalah semakin represifnya aparat negara terhadap mereka yang menyuarakan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama. Penggunaan delik pidana, termasuk ujaran kebencian dan UU ITE, merupakan indikasi semakin kuatnya otoritas negara menekan kelompok sipil dan enggan menerima kritik terbuka.

Di antara contohnya adalah Ibu Meliana dari Tanjung Balai yang terus diproses ke pengadilan dan akhirnya divonis menunjukkan sikap Negara yang tetap represif terhadap anggota masyarakat yang mengungkapkan pendapatnya. Dengan dalih menyebarkan kebencian, Meliana dihukum dan harus menjadi target kelompok vigilante. Sayangnya, aparat pemerintahan dan penegak hukum mengikuti kemauan masyarakat yang intoleran, tidak justru memunculkan solusi yang mengedepankan dialog dan kekeluargaan. Contoh lain adalah Sudarto, seorang pegiat KBB di Sumatera Barat, yang dijadikan tersangka justru ketia ia memperjuangkan hak-hak umat Kristiani untuk beribadat Natal pada tahun 2019. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena tuduhan ujaran kebencian yang disampaikan melaui media sosial. Bukannya menjamin hak kebebasan beragama berkeyakinan kelompok Kristiani di daerah tersebut, aparat penegak hukum justru menangkap Sudarto dan penangkapan ini pun diapresiasi oleh Pemerintah setempat.

 

  1. Pendekatan keliru terhadap radikalisme

Ragam kajian dan survei menunjukkan bahwa Indonesia memang memiliki masalah terkait dengan radikalisasi dan terorisme atas dasar agama atau keyakinan. Setelah sebelumnya Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi terlarang yang mengusung khilafah dan menolak NKRI, di era pemerintahan baru periode kedua, Pemerintah meneruskan pendekatan-pendekatan keliru terhadap fenomena radikalisme dan ekstrimisme.

Salah satu kebijakan yang muncul di awal Kabinet Indonesia Maju adalah terkait dengan celana cingkrang dan penggunaan cadar. Meski menuai banyak kritik dan masukan, termasuk dari DPR RI ketika Menag bertemu di DPR pada 7 November 2019, Pemerintah tetap mengambil tindakan untuk melarang ASN menggunakan cadar dan celana cingkrang, setidaknya di lingkungan Kementerian Agama. Secara normatif, pelarangan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan, karena larangan ini akan memunculkan stigma dan streotipe kepada suatu kelompok tertentu yang bisa jadi tidak terpapar radikalisme atau ekstremisme. Lebih jauh, cara penanganan seperti ini juga tidak efektif dalam menangani radikalisasi dan ekstremisme, namun justru dikhawatirkan akan menciptakan motivasi tambahan yang memperkuat kelompok tersebut.

 

Kebijakan yang cenderung reaktif terhadap radikalisme menunjukkan ketidakutuhan pemahaman pengambil kebijakan tentang fenomena radikalisme. Seharusnya, Pemerintah lebih bisa mengembangkan pendekatan yang lebih obyektif, ilmiah, dan melindungi hak asasi manusia, dibandingkan dengan menggunakan pendekatan simbolik yang melarang ekspresi seseorang.

Ketidakutuhan pendekatan pemerintah juga tampak pada kebijakan yang dikeluarkan baru-baru ini, terkait dengan penerbitan SKB 11 Instansi (Kementerian dan Lembaga) Negara yang di dalamnya mengatur tentang larangan ujaran kebencian. Secara konsep, SKB ini memiliki kekeliruan pendekatan terhadap ujaran kebencian, karena seharusnya larangan ujaran kebencian (sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 20 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi) dibutuhkan untuk melindungi kelompok minoritas dan rentan yang menjadi korban kekerasan. Untuk itu, ujaran kebencian dikaitkan dengan kejahatan kemanusiaan dan pemusnahan massal.

Memasukkan semua aspek kebencian, termasuk di dalamnya terhada simbol dan atribut negara, bahkan terhadap pemerintah, merupakan kekeliruan konseptual penggunaan ujaran kebencian. Terkait aspek perlindungan terhadap suku agama, ras, dan antargolongan, larangan ujaran kebencian ditegaskan di dalam KUHP. Namun, untuk larangan ujaran kebencian lainnya, seharusnya tidak dimasukkan ke dalam SKB.

Kekeliruan pengaturan tentang ujaran kebencian tidak hanya menghalangi upaya Negara dalam melindungi hak kebebasan beragama dan memerangi radikalisme, dan justru potensial memunculkan pelanggaran hak dan kebebasan sipil warga negara, terutama ASN. SKB ini juga sama sekali tidak mengembangkan upaya untuk memperbaiki perspektif ASN yang seringkali melakukan tindakan diskriminatif dan intoleran atas dasar agama atau keyakinan.

 

Dari semua tren ini, yang tampak adalah paradoks: di satu sisi pemerintah berusaha kuat untuk menangkal radikalisme dan ekstrimisme, bahkan dengan pendekatan yang represif dan melanggar hak-hak sipil, namun di sisi yang lain kasus-kasus diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran hak kebebasan beragama juga semakin meningkat.

Di satu sisi Pemerintah ‘getol’ mencegah dan menangani intoleransi yang dapat menjadi tindakan awal sebelum sampai pada kekerasan berbasis ekstrmisme dan radikalisme, namun pada saat yang sama Pemerintah abai menindak pelaku intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Padahal, jaminan dan perlindungan terhadap minoritas agama atau keyakinan merupakan salah satu indikator dari kesuksesan Negara dalam memerangi ekstrimisme. Di satu sisi aparat penegak hukum sigap menangani kasus-kasus terorisme, namun di lain pihak pemerintah dan penegak hukum selalu merespon tuntutan kelompok intoleransi dan radikal untuk melarang aktivitas keagamaan dan pembangunan rumah ibadat kelompok minoritas agama atau kepercayaan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan pada beberapa catatan di atas, ada beberapa rekomendasi terkait pemajuan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang perlu dilakukan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, lembaga keagamaan serta masyarakat sipil.

 

  1. Mempraktikan Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)

Tiga faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak Kebebasan Beragama adalah regulasi atau norma hukum yang inkonstitusional dan bertentangan dengan HAM, lemahnya penegakan hukum serta gerakan intoleransi, termasuk di dalamnya ujaran kebencian. Ketiganya saling berjalin berkelindan. Kompromi terhadap salah satu faktor, atau penyelesaian hanya terhadap satu faktor, tidak akan menyelesaikan persoalan. Ketiganya harus direspon secara bersamaan. Kata kuncinya adalah memastikan terjadinya praktik yang prinsipil di atas konsepsi negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen merupakan koridor utama dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, serta penghormatan hak Konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya hak Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Legislator maupun Yudikatif, serta seluruh warga negara wajib tunduk pada konsepsi bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Implikasi dari konsepsi tersebut adalah, penerapan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Pasal 28 E ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang menjamin hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB), berpikir, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat, dan penerapan Pasal 28 J UUD 1945 tentang pembatasan HAM, keseluruhannya haruslah dilakukan berdasarkan hukum yang berkeadilan dan sejalan dengan Konstitusi serta Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, dan bertentangan dengan Konstitusi serta HAM, secara tegas harus dinyatakan tidak berlaku sebagai rujukan dalam hal ini.

Konsepsi negara hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada BAB XA Konstitusi yang selalu memulai pengaturannya dengan frasa “Setiap orang…” menegaskan kepada kita bahwa hak Konstitusional tidak mengenal istilah “mayoritas maupun minoritas”. Konstitusi juga mengaskan bahwa kita tidak mengenal istilah agama utama, agama resmi, agama tidak resmi, atau agama utama, hal ini seharusnya meniadakan segregasi serta diskriminasi dalam penerapan hukum pada penanganan kasus-kasus pelanggaran hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. Negara harus mempromosikan hal ini, dengan memastikan setiap peraturan perundang-undangan, serta para Pejabat Publik dan Aparatur Sipil Negara tidak lagi menggunakan istilah-istilah inkonstitusional tersebut.

Penggunaan politik agama sebagai alat legitimasi kuasa oleh kelompok warga negara yang mengatasnamakan identitas (agama) mayoritas, atau sebagai alat pelanggengan kekuasaan oleh kelompok politik tertentu, juga harus ditindak tegas berdasarkan hukum. Tindakan main hakim sendiri, berupa kekerasan oleh kelompok intoleran di berbagai wilayah, terhadap kelompok minoritas agama wajib ditindak dengan tegas. Komitmen Zero Tolerance terhadap kekerasan wajib diterapkan. Siapa pun pelaku kekerasan harus ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada lagi alasan, maupun tindakan “mengevakuasi/menyelamatkan korban” dari kekerasan, atau dari tindakan main hakim sendiri oleh kelompok intoleran, yang berujung pada pengusiran korban dari tempat tinggal atau lingkungannya, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum atau Pemerintah Pusat/Daerah. Keadilan, serta pemulihan substantif dan prosedural bagi korban wajib dipenuhi. Jaminan ketidakberulangan hanya dapat terjadi ketika keadilan substantif dan prosedural bagi korban ditegakan oleh Negara. Penegakan hukum yang berkeadilan, yang tidak tunduk pada intimidasi, maupun tekanan organisasi masyarakat berbasikan agama/kepercayaan tertentu harus diterapkan sebagai bagian dari komitmen Negara.

Berkaca pada kondisi menguatnya penggunaan politik identitas berbasikan agama/kepercayaan di tengah masyarakat Indonesia hari ini, dan maraknya kasus pelanggaran KBB, maka diperlukan aturan yang memayungi kemerdekaan beragama atau berkeyakinan untuk memroteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan berbasis agama. Bukan hanya itu, regulasi ini juga menjadi penting sekaligus untuk membatasi otoritas negara, sehingga tidak mencampuri terlalu jauh wilayah privat dalam kehidupan beragama/berkeyakinan warganya. Tujuan lain dari pembentukan regulasi ini adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki kebebasan dalam berpikir, berpendapat, berkeyakinan dan beragama, serta potensi-potensi yang tekandung di balik hak-hak tersebut. Pada intinya, dalam konsepsi negara hukum yang menghormati HAM, regulasi harus dilihat dan dimaknai sebagai perlindungan, dan bukanlah intervensi yang membatasi serta mendiskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama atau Berkeyakinan, jika akan diteruskan, seharusnya berisi penegasan akan jati diri bangsa Indonesia yang berketuhanan serta beragam, yang mengakui keberadaan semua agama, keyakinan dan kepercayaan, serta menghormatinya, dan menjamin praktiknya di segala lini. Negara hanya perlu bertindak apabila ada gangguan dalam meyakini dan menjalankan agama atau keyakinannya itu.

    1. Membumikan Sila Ketuhanan Melalui Penghormatan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, serta Perayaan Keberagaman Daripada Pendekatan Keamanan yang Represif

Kompleksitas masalah agama atau kepercayaan, sama sekali tidak dapat diresponi dengan satu resep antibiotik berupa tindakan represif atau pendekatan keamanan semata. Menyamakan respon negara terhadap tindakan intoleransi, terorisme serta ekstrimisme sekaligus, menggambarkan kegagalan negara memahami akar persoalan, serta apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini negara telah gagal menghadirkan analisis obyektif serta ilmiah terhadap akar persoalaan, serta intervensi yang perlu dilakukan terhadapnya. Motif persaingan ekonomi, serta politik yang mendasari pelanggaran hak KBB seringkali luput dari mata negara. Negara juga berulangkali jatuh dalam kegagalan membedakan hak kemerdekaan berekspresi, berpendapat, berpikir serta berkumpul dan berorganisasi, dengan delik ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme atau ekstrimisme, serta makar. Hal ini terbukti di berbagai kasus kriminalisasi orang-orang yang berpikir kritis dan menyatakan pendapatnya di ruang publik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak KBB selama ini dimanifestasikan justru melalui tindakan Aparat Penegak Hukum serta peraturan perundang-undangan yang justru membatasi kemerdekaan berekspresi serta berpendapat di sisi lainnya. Hal ini terjadi karena negara gagal memisahkan antara Forum Internum serta Forum Eksternum. Alih-alih melindungi KBB, Negara justru melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi kemerdekaan berekspresi, dan mengatur bagaimana ASN atau warga negara harus berpakaian dan berpikir.

Negara harus mulai mengubah pendekatannya menghadapi isu radikalisme dan ekstrimisme dengan pendekatan yang lebih utuh dan ilmiah, dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi, berpikir, berpendapat dan beragama/berkeyakinan. Salah satu yang menjadi tawaran ialah dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan Orde Baru, dengan menunggalkan pemahaman serta pemaknaan sila pertama tentang “Ketuhanan” yang membatasi hak KBB. Negara harus mulai membumikan sila “Ketuhanan” di ruang-ruang publik, dengan cara membuka ruang interpretasi sila pertama dalam kerangka keberagaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian masyarakat, dan lepas dari urusan teologis yang partiklaristik. Negara harus mempromosikan penghormatan hak KBB, mengakui keragaman agama atau keyakinan yang ada di bumi pertiwi, dan menghormati praktik yang dilakukan oleh para penganutnya, mengelola keragaman menjadi satu kekuatan kehidupan berbangsa yang menyatukan, mengedepankan pendekatan dialog serta musyawarah dalam meresponi konflik-konflik agama juga wajib dilakukan, mengingat tak satu pun konflik KBB yang terjadi di tengah masyarakat murni didasarkan oleh alasan teologis.

Tindakan pengutamaan (favoritisme) Negara yang diwujudkan dengan mengakomodasi serta melegitimasi tindakan diskriminasi dan/atau kekerasan beberapa ormas berbasiskan keagamaan, serta menerbitkan kebijakan publik yang hanya berbasiskan salah satu ajaran agama tertentu, tindakan ini merupakan tindakan bias Negara dalam menyikapi keragaman. Tindakan pengutamaan ini juga menunjukkan bahwa Negara sedang melakukan diskriminasi, dan mendukung segregasi terhadap warga masyarakat yang dilegitimasi dengan aturan hukum.

Tindakan represif dan pendekatan keamanan serta pengutamaan pada akhirnya hanya akan memperluas ladang subur bagi warga masyarakat untuk semakin eksklusif, tersegregasi dan intoleran. Pendekatan tersebut justru akan berkontribusi pada eskalasi konflik agama yang terjadi di tengah masyarakat, dan berkontribusi pada salah satu faktor penyumbang menguatnya gerakan radikalisme dan ekstrimisme. Dengan mempromosikan hak KBB dan keragaman, hal ini akan mendorong masyarakat membentuk sistem deteksi dini yang organik terhadap perilaku intoleran, diskriminasi, radikalisme dan ekstrimisme. Butuh komitmen serta kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan lembaga peradilan untuk mengubah pendekatan keamanan serta represif dengan pendekatan yang mengarusutamakan penghormatan KBB serta penghormatan akan keragaman.

    1. Penguatan Perlindungan Kemerdekaan Berpikir, Berpendapat dan Berekspresi, Serta Penghapusan Pasal Penodaan Agama.

Meskipun hak berpendapat, berekspresi, dan berkumpul telah dijamin dalam kerangka hukum nasional dan internasional melalui pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD, pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (1), dan pasal 25 Undang-Undang No.39 Tahun 1999, serta Pasal 19, Pasal 21, dan pasal 22 ICCPR, namun faktanya pelanggaran terhadap hak berpendapat, berekspresi, dan berkumpul terus terjadi. Ironisnya, pasal-pasal pidana tersebut justru sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang atau kelompok orang yang memiliki pemikiran kritis, keyakinan atau kepercayaan yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Bahkan pasal-pasal tersebut juga dikenakan terhadap warga masyarakat yang mempromosikan toleransi dan keberagaman. Hal ini sangat ironis dan kontraproduktif dalam kerangka negara demokrasi.

Salah satu sumber utama kriminalisasi terhadap penganut agama dan keyakinan adalah ketentuan pidana penodaan agama, yakni UU No 1/PNPS/1965 Jo. Pasal 156a KUHP, atau menyalahgunakan ketentuan pidana penyebaran kebencian yang diatur dalam Pasal 156-157 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penghapusan sanksi pidana terhadap kemerdekaan berpikir, berpendapat serta berkespresi, serta penodaan agama seperti Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, PNPS No 1/Tahun 1965, termasuk penghapusan rumusan delik-delik Keagamaan dan Perlindungan Pemuka Agama dalam RKUHP juga akan berkontribusi besar pada perbaikan kondisi beragama/berkepercayaan di Indonesia. Dengan menghormati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta ketaatan akan Hukum yang berkeadilan, dalam kerangka negara hukum, di situlah terletak kekuatan kita bersama untuk membangun Indonesia yang lebih toleran dan damai sepanjang tahun 2020, dan tahun-tahun yang akan datang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *