POLISI PAMONG PRAJA INDRAGIRI HILIR AROGAN!

Pernyataan Sikap Paritas Institute atas Pembubaran Paksa Peribadahan di GPdI Efata

Jakarta, ParitasInstitute.Org – Satuan Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir telah bertindak arogan dengan menghentikan secara paksa peribadahan yang sedang berlangsung di Gereja GPdI Efata di Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada tanggal 25 Agustus 2019. Pembubaran dan penghentian ibadah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor No. 800/BKBP-KIB/VIII/2019/76150 Perihal Penghentian Penggunaan Rumah Tempat Tinggal Sebagai Tempat Peribadatan yang ditandatangi oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir, H. Syamsuddin Uti tanggal 7 Agustus  2019.

Sejak tahun 2014, waktu di mana Pdt. Damianus Sinaga mendapatkan tugas di Desa Petalongan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri, sembari melakukan aktivitas ibadha dan pelayanannya, Pdt. Damianus Sinaga tetap bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Desa Petalongan salah satunya ikut berpartisipasi dalam program siskamling dan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sejak awalnya, tahun 2014 peribadahan di GPdI Efata berjala lancar tanpa gangguan dan permasalahan apapun.

Pada Tanggal 7 Februari 2019 Pdt. Damianus Sinaga mendapat Surat Keputusan Musyawarah Masyarakat RT 01 dan RT 02 Dusun Sari Agung KM 10 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ditandatangani Masyarakat dari RT 01 dan 02 yang pada intinya menolak diadakannya kegiatan kebaktian di hari Minggu dan rencana pembangunan rumah ibadah di RT 01 Dusun Sari Agung Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan dalil dasar hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pasal 13 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 huruf b.

Pada Tanggal 8 Agustus 2019 pihak dari Satpol Pamong Praja datang melakukan penyegelan dan penghentian aktivitas ibadah dirumah kediaman Pdt. Damianus Sinaga yang berlokasi di RT 01 Dusun Sari Agung Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dasar yang digunakan melakukan penyegelan adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan 09 Tahun 2006 tentang Pedirian Rumah Ibadah, Keputusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Forum Kominikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama tanggal 6 Agustus 2019, Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 800/BKBP/-KIB/VIII/2019/761.50 Tanggal 7 Agustus 2019.

Pada akhirnya, alasan yang sangat klasik mengenai IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) bagi rumah ibadah (gereja) tersebut membawa perampasan hak beribadah yang diatur secara resmi oleh konstitusi bangsa Indonesia. Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 amandemen yang secara tegas menyatakan hal tersebut.

Kita semua di Indonesia mahfum bahwa proses pengurusan IMB bagi rumah ibadah terutama gereja bukan hal yang mudah. Proses yang berbelit selama bertahun-tahun pun tidak menjadi jaminan IMB bagi Gereja bisa diterbitkan, bahkan jika IMB sudah terbit, beberapa kasus penutupan dan penyegelan gereja tetap dilakukan, baik oleh kelompok intoleran maupun oleh aparat negara.

Dengan keprihatinan dan solidaritas yang tinggi atas hak beribadah jemaat gereja tersebut, maka dengan ini kami PARITAS INSTITUTE menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mengecam keras aksi penghentian dan pembubaran secara paksa kegiatan peribadahan di Gereja GPdI Efata di dusun Sari Agung, RT 01 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
  2. Meminta kepada Pemerinta Bupati Indragiri Hilir untuk mencabut  Surat Nomor: 800/BKBP-KIB/VIII/2019/76150 tertanggal 7 Agustus  2019 Perihal Penghentian Penggunaan Rumah Tempat Tinggal Sebagai Tempat Peribadatan, karena telah melampaui kewenangannya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip-prinsip konstitusionalisme, dan semangat pluralisme.
  3. Meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan jaminan kepada Jemaat GPdI Efata di RT 01 Dusun Mekar Sari, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan aktifitas keagamaan seperti biasanya
  4. Menuntut Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk melakukan revisi dan evaluasi terhadap Peraturan Bersama Mentari Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 09 dan 08 tahun 2006. Selama 12 tahun sudah terlalu banyak gereja mengalami kekerasan berbasis aturan bersama kedua Menteri tersebut.
  5. Meminta kepada seluruh aparatur negara baik di tingkat Daerah hingga Pusat dan kepada seluruh aparat Kepolisian untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada seluruh warga negara tanpa kecuali dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok intoleran yang dapat merusak kesatuan dan keutuhan bangsa.

 

Jakarta, 26 Agustus 2019

 

Pdt. Penrad Siagian (0812-1382-5450)

Direktur

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *