SIHIR PAPUA (2)

Jakarta, ParitasInstitute.Org — Tanggal 15 Agustus yang lalu, kawan-kawan mahasiswa asal Papua melakukan aksi di beberapa kota. Mereka aksi untuk memperingati New York Agreement di tahun 1962. Sebuah awal aneksasi Papua masuk ke dalam bagian Indonesia. Banyak dari kita tidak mengetahui sejarah ini, terutama para buzzer politik yang mata hatinya tertutup dan hanya berfikir bahwa persoalan Papua hari ini adalah persoalan politis antara cebong dan kampret. Padahal pemilu 2019 sudah berakhir, bahwa kemudian momentum ini “ditunggangi”oleh lawan politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu soal lain.

Kala itu, tahun 1962 Papua masih menjadi wilayah sengketa perebutan wilayah antara Belanda dan Indonesia. Rakyat dan bangsa Papua sudah menuntut untuk menjadi negara merdeka. Pada tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia) mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Salah satu tokok terdidik ini adalah M.W. Kaisiepo, yang wajahnya ada dalam lembaran sepuluh ribu rupiah hari ini.

Kawin Paksa Papua Barat – Indonesia

Saya harus menyebutnya kawin paksa, karena pada dirinya Papua Barat sudah ingin merdeka. Bahkan sejak Indonesia belum proklamirkan kemerdekaannya. Penyerahan Indonesia melalui Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) adalah awal di mana kekerasan demi kekerasan terjadi pada rakyat bangsa Papua. PVK (Papoea Vrijwilligers Korps) sebuah batalyon yang dibentuk oleh Belanda mulai di larang sejak Papua Barat diserahkan ke Indonesia. Larangan ini ada setelag Sukarno datang ek Papua Barat, Mei 1963. Larangan berupa aktivitas politik bumiputra, termasik unit PVK.  Prajurit PVK memberontak dan melawan balik, di sinilah cikal bakal Organisasi Papua Merdeka. Di Manokwari pemberontakan terjadi pada tahun 1963, situasi ini direspon oleh pemerintah Indonesia dengan menggelar Operasi SADAR, sebagai operasi Kontra pemberontakan militer Indonesia perdana di Papua.

Catatan John Saltford dalam riset mendetail soal keterlibatan PBB di Papua Barat pada tahun 1960-an mencatat bahwa pihak-pihak interasional gagal membela hak-hak asasi dan kebebasan rakyat Papua. Kegagalan itu salah satunya adalah dalam melawan kampanye intimidasi yang kejam dan sistematis dari pihak Indonesia. Bulan April 1967, pihak Indonesia mengakui Angkatan Udara memuntahkan peluru ke kota Manokwari yang menewaskan sedikitnya 40 orang. Tindakan ini sebagai pembenaran dengan adanya deklarasi Negara Papua Merdeka oleh kelompok Awom.

Operasi militer ini berlanjut. Oleh P. Szudek di tahun 1968, dia menulis untuk Komite Bantuan Rakyat Anglo-Melanesia pro Papua. Szudek menggambarkan bahwa di Lembah Baliem selama 1966, 80 pria, beberapa diantaranya anak muda, ditembak oleh tentara Indonesia di kampung Gunulu dengan alas an mereka menolak menyebut dirinya “orang Irian”

Kawin Paksa Papua Barat – Indonesia ini berlanjut dengan adanya “plebisit” pada tahun 1969. Plebisit ini selanjutnya dikenal dengan nama PERPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang menggunakan ssstem perwakilam, bukan satu orang satu suara. John Altford mencatat setidaknya ada 1.022 orang dari berbagai distrik di Papua memilih bergabung ke Indonesia di bawah represi otorita keamanan Indonesia. Meski ada suara yang meragukan hasil akhir, namun PP tetap mengesahkan dengan 84 suara mendukung dan 30 absatin. Tahun 1973 Irian Barat berganti nama menjadi Irian Jaya.

George Junus Aditjondro dalam “Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam (2000)” merangkum ada 4 tonggak sejarah dalam pertumbuhan nasional Papua usai integrase pada masa Orde Baru tersebut.

Pertama adalah pada 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkerom mencetuskan Proklamasi OPM di markas Victoria Jayapura; Kedua, pada 3 Desember 1974, enam PNS di Serui menyerukan Proklamasi Sorong-Samarai; Ketiga, 14 Desember 1988 Thomas Wanggai memproklamasikan negara Melanesia Barat; Keempat, adanya perlawanan kultural oleh Arnold AP. Arnold di tembak di panai Pasir Enam, dalam scenario pelarian menuju Papua Nugini yang dirancang oleh Kopassandha (saat ini Kopasus). Arnold meninggal di usia 38 tahun.

Kekerasan demi Kekerasan

Setelah kawin paksa, kekerasan demi kekerasan nyaris tidak pernah berhenti di Papua. Beberapa catatan di bawah ini sudah banyak bisa dibaca dalam berbagai tulisan mengenai Papua.

  1. Biak Berdarah, Juli 1998

Tragedi ini tragedi yang menyisakan luka batin bagi Papua. Manusia Papua mengenang tragedi ini sebagai bagian sistematis negara membantai orang Papua. Dr Eben Kirksey, antropolog dari UNSW saat kejadian itu berada di Biak. Dalam kesaksiannya di pengadilan warga di Sydney tahun 2011 ia mengatakan bahwa seperti orang yang sedang bernyanyi, pasukan mulai menembak ke kerumunan. Orang-orang mulai berjatuhan dan sebagian lainnya berlarian. Tineke Rumkabu, seorang perempuan Biak yang bersaksi untuk pertama kalinya, mengakui menyaksikan temannya dipenggal. Dia sendiri, mengalami penyiksaan yang hebat. Laporan lengkap ada di

http://www.tabloidjubi.com/16/2013/12/17/korban-tragedi-biak-berdarah-dibakar-dimutilasi-

       2.  Wasior 2001

Tragedi Wasior yang terjadi pada tahun 2001 merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar dari sekian banyak yang tragedi berdarah yang terjadi dan itu dilakukan oleh aparat militer Indonesia. Korban penyiksaan di Wasior ada 39 korban, 1 korban pemerkosaan, 5 orang penghilangan orang secara paksa ada yang sampai sekarang belum ditemukan. Banyak data lain bisa kita akses, baik dalam perapektif korban maupun pelaku.

       3. Wamena 1977, 2000 dan 2003

Laporan Asian Human Raights Commission menyebutkan korban berjatuhan di Distrik Kobagma, Kabupaten Jayawijaya sebanyak 579 jiwa. Bahkan saksi mata menyebutkan korban berserakan di mana-mana sehingga orang tak berani meminum atau memakan ikan dan udang di Kali Baliem, Jayawijaya. Peristiwa Kobagma ini terjadi di tahun 1977. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan laporan penyelidikan Projusticia atas dugaan adanya kejahatan terhadap Kemanusiaan untuk kasus Wamena, 4 April 2003. Kasus tersebut dilaporkan setelah terbunuhnya 9 orang, serta 38 orang luka beratdan cacat, selain itu terjadi pula pemindaan secara paksa terhadap Penduduk 25 Kampung. menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

       4. Paniai

Enam orang Papua tewas dan sekurang-kurangnya 22 orang lain menderita luka-luka akibat penembakan membabi buta oleh aparat militer dan polisi pada tanggal 8 Desember 2014 di distrik Enarotali di Kabupaten Paniai. Aparat keamanan mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan yang terdiri dari sekitar 800 demonstran damai yang melakukan tarian tradisional Papua Waita sebagai protes atas penyiksaan seorang anak berumur 13 tahun oleh anggota Tim Militer Khusus Satuan Batalyon 753 (Timsus 753) pada hari sebelumnya.

      5. NDuga

Enam orang Papua tewas dan sekurang-kurangnya 22 orang lain menderita luka-luka akibat penembakan membabi buta oleh aparat militer dan polisi pada tanggal 8 Desember 2014 di distrik Enarotali di Kabupaten Paniai. Aparat keamanan mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan yang terdiri dari sekitar 800 demonstran damai yang melakukan tarian tradisional Papua Waita sebagai protes atas penyiksaan seorang anak berumur 13 tahun oleh anggota Tim Militer Khusus Satuan Batalyon 753 (Timsus 753) pada hari sebelumnya. Sebelumnya Kepala Distrik Mbuwa, Erias Gwijangge sebelumnya melaporkan ada 41 anak.

 

Sihir Papua memang membawa banyak orang datang ke Papua. Datang dengan cinta untuk mengajar di Papua, sihir untuk mengambil potensi alam Papua maupun sihir untuk melakukan represi di Papua.

Beberapa catatan kekerasan hanya sebagian kecil dari kejadian kekerasan yang ada di Papua. Respon negara terhadap Papua selalu menggunakan senjata, selalu mengirimkan tambahan pasukan, bahkan pada saat kejadian Tolikara. Repon negara kepada “pendatang” dirasa lebih cepat dan baik, ketimbang saat orang Papua yang bermasalah. Kita masih ingat kejadian kematian balita di Kabupaten Nduga, 2016-2017 penanganan dan respon cepat tidak segera turun. Terlebih jika dibandingkan respon negara pada penembakan 19 orang staf Istaka Karya di kabupaten yang sama.

Persoalan rasisme yang baru saja terjadi di Surabaya dan Malang, ternyata tidak membuat negara belajar mengenai pola pendekatan terhadap Papua. Lagi-lagi pasukan demi pasukan dipaksakan masuk ke Papua demi menjaga stabilitas dan obyek-obyek vital negara. Rasisme yang menjadi awal kekerasan-demi kekerasan ini sudah menimpa orang Papua berpuluh-puluh tahun lamanya. Pilep Karma dalam bukunya “Seolah Kitorang Setengah Binatang”menjelaskan itu dengan sangat baik. Tahun 1980-an, Pilep mengalami persekusi rasisme sebagai orang Papua. Soal rasisme ini lekat dan kuat di benak orang Indonesia saat melihat bangsa Papua. Jakarta, Yogyakarta dan mungkin daerah lain bisa menjadi contoh orang Papua sulit untuk diterima oleh masyarakat.

Pertanyaan George Aditjondro di tahun 2000-an “Apakah pemerintah Indonesia harus menjawabnya dengan peluru?” pada setiap persoalan di Papua ini rasanya masih revelan untuk dipertanyakan pada 74 tahun usia Indonesia.

Penulis : Woro Wahyuningtyas 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *