MENJAHIT KEMBALI GERAKAN ADVOKASI KBB

JAKARTA, ParitasInstitute.Org — Selama tiga hari, Paritas Institute bersama koalisi jaringan advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) melakukan renstra (rencana strategis) advokasi KBB. Renstra ini diselenggarakan di Hotel Grand Mulya Bogor pada tanggal 15-17 Agustus 2019.

Renstra jejaring advokasi KBB ini dilaksanakan bersama dengan USAID, HRWG, YLBHI dan The Asia Foundation . Renstra yang dilakukan ini berangkat dari berbagai permasalahan dan kasus-kasus yang masih terus terjadi.

Pertama, sampai saat ini masih ada beberapa masalah atau kasus-kasus yang belum terselesaikan, Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Warga Syiah Sampang masih di pengungsian selama bertahun-tahun. GKI Bapos Yasmin, HKBP Filadelfia, gereja-gereja di Aceh Singkil dan GBKP Pasar Minggu dan banyak tempat lain juga belum bisa mendapatkan haknya kembali, walaupun dalam beberapa kasus tersebut sudah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kedua, sejak 2005, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak
Sipil dan Politik melalui disahkannya UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Ratifikasi berarti Indonesia sebagai negara pihak (state party) memiliki kewajiban untuk menurunkan semua isi dalam kovenan yang diratifikasi seperti kewajiban untuk membangun kerangka hukum dan kelembagaan untuk memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan seluruh hak-hak sipil dan politik, termasuk didalamnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun demikian, hanya sedikit kemajuan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang justru menghambat penghormatan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketentuan yang ada masih menjadi alat pengesahan (legitimasi) dari praktik diskriminasi dan kriminalisasi yang terus belangsung baik di kalangan warga negara maupun oleh pemerintah seperti UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Alih-alih ada perbaikan menuju penghapusan UU, justru semangat UU ini semakin menguat dalam bebeberapa kebijakan lain seperti UU No 17/20013 Tentang Pasal 59 ayat (2b) yang kemudian dipertahanan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bahkan dalam RUKUHP.

Ketiga, reformasi administrasi/birokrasi yang belum berjalan jauh, misalnya ketika Mahkamah Konstitusi pada November 2017 memutuskan bahwa kata “agama”dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak termasuk
“kepercayaan”. Mandat ini kemudian menjadi tarik ulur kembali ketika birokrasi mencari jalan.

Keempat, otonomi daerah disatu sisi memberikan harapan akan daerah lebih maju dan berkembang, tetapi disisi lain menimbulkan permasalahan kewenangan yang bermasalah, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 400 kebijakan daerah yang inkonstitusional dan diskriminatf, tetapi hingga kini tidak mendapatkan evaluasi yang serius dari pemerintah pusat.


Di sisi lain pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan
selesai di tahun 2019 ini, tetapi Presiden Jokowi akan akan memasuki periode pemerintahan 2019 – 2024. Jejaring Advokasi KBB merasa penting untuk mengawal agar pemerintah memiliki fokus dan program yang sangat serius untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada.

Pdt. Penrad Siagian menyampaikan bahwa renstra advokasi ini penting dilakukan mengingat banyaknya kasus-kasus intoleransi, diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran hak kebebasan beragama (KBB) terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu yang terus terjadi. Sementara di sisi lain, advokasi atas kasus-kasus tersebut yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil menghadapi berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan. Karena itu, renstra ini adalah sebuah upaya memperkuat jejaring dan membangun konsolidasi advokasi KBB sekaligus untuk menyusun rencana strategis advokasi hak kebebasan beragama/berkeyakinan 2020 -2024, demikian dikatakan oleh Direktur Paritas Institute.

Pewarta : Woro Wahyuningtyas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *