Delik Agama Diskriminatif dalam RUKUHP

JAKARTA, ParitasInstitute.org—Setelah kemarin hari Senin, 15 Juli 2019 Paritas Institute yang diwakili oleh Pdt. Penrad Siagian, Trisno Sutanto dan Woro Wahyuningtyas bertemu dengan Prof.Masdar Farid Mas’udi, salah satu Rais Syuriah PBNU dan juga menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), hari ini Selasa 16 Juli 2019 Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan memfasilitasi konsolidasi Lembaga-lembaga Keumatan Keagamaan.

Bertempat di kantor Konfrensi Wali Gereja Indonesia, Cikini, rapat konsolidasi ini menghasilkan beberapa rumusan yang digunakan sebagai dasar permintaan penundaan RUKUHP yang santer terdengar akan dilakukan pada akhir bulan Juli atau Agustus 2019.

Keinginan Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RKUHP yang kabarnya di bulan Juli-Agustus 2019, ternyata secara substansial masih menyisakan banyak permasalahan didalamnya.

Secara perspektif RKUHP delik agama ini masih saja dipenuhi kecurigaan, walau “penodaan” kini digantikan menjadi “penghinaan”. Dengan diksi “penghinaan”, logic frame RKUHP cacat secara paradigmatis, karena menjadikan agama sebagai subjek hukum. Berparadigma pembatasan bukan kebebasaan. Belum lagi pasal-pasal “karet” yang akan menimbulkan persoalan tafsir dan klaim-klaim dominasi antar kelompok dikemudian hari.

RKUHP ini, bila disahkan akan berdampak luas pada relasi dan kehidupan bersama di tengah masyarakat dan membuka ruang konflik serta potensi menjadi legalnya diskriminasi dan kriminalisasi atas nama agama oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain bahkan oleh Negara.

Dalam konsolidasi dengan lembaga-lembaga keumatan yang dihadiri oleh PBNU, PP Muhammadyah, PGI, KWI, PHDI, MATAKIN, Parisadha Budha Dharma NSI, Permabudhi, Sangha Teravada Indonesia, mencapai kesimpulan:

 Lembaga Keumatan Agama meminta penundaan pengesahan RKUHP dan membuka ruang dialog kembali dengan Lembaga-Lembaga Keumatan Agama.

Beberapa argumentasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

  1. Pada Asas Legalitas multitafsir, juga beberapa rumusan lain padahal KUHP harus tegas dan tidak membuka ruang tafsir lain.
  2. Selama proses pembahasan pada tahun 2018 – 2019 Lembaga-Lembaga Keumatan (Agama) dan Lembaga Kemasyarakatan tidak disetakan untuk melakukan pembahasan, terutama dalam pasal-pasal delik agama.
  3. Banyak persoalan kontoversial yang perlu dilakukan percakapan antara lain;

– Penghinaan terhadap presiden yang telah dicabut oleh keputusan MK
– Delik Kesusilaan
– Tindak Pidana Khusus (korupsi, HAM Berat)
– Tindak Pidana Mati
– Ketentuan Punutup
– Ketentuan Peralihan

4. Seluruh ketentuan dalam KUHP ke depan akan memiliki dampak besar pada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemidanaan.

 5.Pembahasan usaha pengesahan RKUHP lebih kental nuansa kepentingan politik bukan pada substansi hukum.

Dengan masih banyaknya persoalan dalam draft RKUHP ini, belum lagi persoalan pada delik-delik lain misalnya hak-hak seksual, masyarakat adat, kebebasan pers, dan lain-lain, pengesahan RKUHP ini sebaiknya ditunda. DPR serta Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat memberi masukan sehingga RKUHP ini nantinya dapat menjadi landasan terhadap jaminan pada kebebasan dalam menjalankan dan mengekspresikan agama dan keyakinan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *