Kewajiban ke Anjuran




Sebuah tulisan untuk menggugat aturan diskriminatif yang pernah ada dalam perjalanan bangsa ini. 

Jakarta-ParitasInstitute.org —Saya pernah dihukum suster kepala asrama saat saya menggunakan rok pendek di atas lutut sewaktu saya SMA. Sekolah saya adalah sekolah luar negeri, jadi saya tidak menentukan ada perempuan menggunakan rok panjang.

Waktu saya SMP, tahun 1993, saya juga menggunakan rok selutut, bahkan harus lebih panjang dari lutut. Kala itu ada juga teman yang rok-nya Di atas lutut. Penampilan seksi bagi saya, saya iri, namun apa daya saya hanya remaja desa nan lugu bersepeda ke sekolah, tidak mungkin menggunakan rok di atas lutut dengan mengendarai sepeda jengki saya.

Di kelas saya ada beberapa yang menggunakan jilbab, saya lupa jumlahnya, tapi tidak lebih dari 5 orang. Pergaulan kami ya biasa saja. Saling memeluk, saling berbagi makanan dan minuman dan contekan tentu saja.

***
Saya kembali ke “dalam negeri” waktu kuliah. Tahun pertama saya tinggal d kost yang mayoritas penghuni berjilbab. Tidak ada soal. Paling saat sholat saya tidak ikut. Makan bareng, nonton televisi bareng ya biasa saja. Jilbab memang awalnya asing bagi saya. Tetapi kemudian menjadi biasa karena lingkungan saya hampir semua orang berjilbab saat itu. Juga sampai sekarang.

Apakah saya terganggu? Tentu tidak, tetapi saat ada pandangan sinis dengan cara berpakaian saya, saya mulai terganggu. Walaupun saya tidak akan pernah berkonfrontasi terbuka dengan pemilik pandangan sinis, jika di moda transportasi publik dan duduk berhadapan, mata saya pasti mencari mata sinis itu untuk saling beradu pandangan. Moment itu menyenangkan, apalagi saat pemilik pandangan sinis itu mengalihkan pandangannya dari saya.

***
Sejak kemarin, timeline di facebook banyak yang membagikan surat edaran yang mewajibkan siswa beragama Islam untuk menggunakan pakaian muslim yang lengkap dengan gambarnya. Perempuan dengan rok dan kemeja lengan panjang lengkap dengan jilbab, serta laki-laki dengan menggunakan celana panjang dan kemeja lengan pendek.

Saya tidak menghitung berapa banyak orang yang membagikan surat edaran itu. Saya bergeming, malas komentar. Karena surat edaran serupa pernah ada bahkan mewajibkan untuk seluruh siswa, apapun agamanya. Malas, karena cara berpakaian rasanya menjadi ukuran siswa pada sekolah tertentu, apalagi sekolah negeri. Sekolah yang dibiayai oleh negara, yang uangnya didapat dari pajak seluruh warga negara. Termasuk warga negara yang selama ini mendapat perlakuan diskriminatif.

Tetapi, akhirnya semalam hati terusik juga mencari kebenaran. Saya wa salah satu anggota FKUB Kabupaten Gunung Kidul, mencari kebenaran. Dari beliau saya mendapatkan informasi kebenaran dan juga menyatakan surat edaran tersebut telah diralat, RALAT BUKAN CABUT. Surat edaran tersebut diralat dengan mengganti kata KEWAJIBAN menjadi MENGANJURKAN.

Saya mengapresiasi ralat tersebut. Sekaligus berterima kasih kepada warga net yang menyebarluaskan surat edaran tersebut. Jika surat edaran itu tidak menjadi spiral, belum tentu ada perubahan. Belum tentu juga lembaga negara ORI datang untuk melakukan klarifikasi ke sekolah tersebut.

***
Seharian sejak mengunggah surat edaran yang diralat, hati saya sebenarnya tidak tenang. Karena masih banyak yang meragukan dan membincang surat edaran yang belum diralat. Pun, surat ralat tersebut tetap menganggu saya.

Sekolah tersebut sekolah negeri, sekolah negara. Logika sederhana saya, sekolah negara ya semestinya mengedepankan Kebhinekaan dan Pancasila, walaupun saya tidak bisa menafikkan banyak survey yang menyatakan bahwa bibit intoleransi banyak disemai di sekolah milik negara, alias sekolah negeri. Yang ideal, bisa menjadi petaka.

Saya mencari arti kata menganjurkan di KBBI, berikut artinya “mengemukakan sesuatu supaya diturut (dilakukan, dilaksanakan, dsb)”

Memang menganjurkan sifatnya tidak memaksa seperti mewajibkan, tetapi anjuran seperti kata KBBI tersebut mengandung makna agar supaya diturut. Jadi, ralat surat itu saya pikir hanya penghalusan makna dari sebuah kewajiban. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa bersikukuh dengan aturan itu ya? Dasar hukumnya apa? atau dasar pikir si kepala sekolah ini apa? Apakah jika siswi baru menggunakan jilbab adalah jaminan prestasi cemerlang? ataukah sekolah akan menjadi sekolah teladan?

Surat edaran yang diralat tersebut bagi saya tetap diskriminatif. Tidak mewajibkan tetapi menganjurkan adalah upaya persuasif agar siswa baru masuk dengan menggunakan jilbab (pakaian muslim). Mbak Listia bilang, kita sering terjebak pada simbol dalam beragama. Dan rasanya itu benar, selain itu, bagi saya politik identitas melalui simbol itu akan makin mensegregasi sejak kanak-kanak. Tidak semua anak seperti Sekar, yang tetap happy tanpa jilbab di antara teman sekelasnya yang berjilbab. Sekar memiliki ibu yang tangguh, tetapi berapakah Sekar-Sekar yang mampu bertahan dengan tekanan tidak langsung dari lingkungan sekitarnya?

Saya bukan anti dengan perempuan menggunakan jilbab, itu hak setiap perempuan untuk mengekpresikan dirinya. Tetapi, jika kontrol ekspresi tubuh perempuan masuk sejak dini di lingkungan pendidikan, sudah pasti pilihan yang akan diambil perempuan ke depan adalah pilihan dalam tekanan, diakui atau tidak, disadari atau tidak.

***
Tahun ini saya punya pengalaman tidak enak, saya baru menceritakan ini pada partner saya. Bhanurasmi sekolah di SD Negeri. Di hari Kartini, 21 April yang lalu, ada pengumuman agar siswi yang beragama Islam menggunakan pakaian muslim dalam peringatan hari Kartini, yang beragama non Muslim (istilah mereka) bebas menggunakan pakaian yang sopan. Saya meminta Bhanurasmi mengenakan dress batik selutut di hari tersebut. Saya ingin dia tampil percaya diri dengan pakaiannya. Sepulangnya dia tetap happy, tidak ada hal serius terjadi. Dia sepertinya enjoy dengan tampilan beda dengan kawan sekelasnya.

Saya sebenarnya ingin bertanya, kenapa kebijakan dihari Kartini adalah menggunakan baju muslim? sejak kapan kebijakan ini ada? Tahun lalu, anak-anak di kelas Bhanurasmi menggunakan baju daerah. Bhanurasmi menggunakan sanggul dan kebaya. Saya sebenarnya ingin dia menggunakan pakaian adat Dayak. Tetapi dia menolak dengan alasan malu. Saya tidak memaksa. Saya hanya ingin dia dan teman-temannya mengenal macam-macam pakaian adat, karena kami suku Jawa dan tinggal di Pulau Jawa, kebaya dan sanggul sudah pasti banyak yang tahu. Walaupun sudah jarang juga melihat perempuan bersanggul dan berkebaya di berbagai moment istimewa saat ini.

Saya menunggu kebijakan tahun depan di sekolah Bhanurasmi, semoga tidak ada lagi pengumuman serupa dengan tahun ini diperingatan hari Kartini. Karena merayakan Kartini adalah merayakan keberagaman dan kemerdekaan. Bagaimana kemudian mengajarkan anak Indonesia dengan cara menyeragamkan anak-anak dengan gaya berpakaian yang sama?

***
Saya melampirkan aturan Permendikbud soal seragam sekolah, semoga nanti di sekolah menengah, Bhanurasmi tetap mau menggunakan rok pendek, tidak seperti di Jakarta yang selama ini saya lihat, anak-anak SMP menggunakan rok panjang dan kemeja panjang. Karena tidak ada yang salah menggunakan rok pendek dan kemeja lengan pendek, sepanjang itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar norma kesopanan.

Saya menunggu Kemendikbud melakukan pengawasan pada sekolah-sekolah negeri, karena khawatir peraturan serupa ada di banyak sekolah. Pengerasan identitas agama bukan akan membawa dan mendidik anak-anak pada pola beragama yang baik, tetapi terjebak pada simbol yang segregatif.

Sekolah cukup berpatokan pada aturan soal seragam dari Permendikbud ini, tanpa harus kerajinan membuat surat edaran yang sebenarnya kontra produktif bahkan diskriminatif.

Purworejo, 25 Juni 2019

Penulis : Woro Wahyuningtyas

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *