Menguji Sikap Kenegarawanan Elit Politik

JAKARTA, ParitasInstitute.org — Pemilu 2019, Pilpres dan Pileg sudah selesai. Tentu sudah sepatutnya kita sebagai warga negara mengucap syukur atas pelaksanaan Pemilu 2019 yang dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan yang berarti. Apresiasi juga selayaknya diberikan kepada semua rakyat Indonesia, KPU, Bawaslu, dan semua jajarannya, juga aparat keamanan yang telah menjaga keberlangsungan proses Pemilu ini dengan damai, aman dan penuh dengan antusiasme.

Namun, Pemilu bukanlah akhir dari segalanya. Malah sebaliknya Pemilu adalah awal dari sebuah tahapan perjalanan selanjutnya. Sebab dalam sebuah negera yang menganut sistem demokrasi, Pemilu hanyalah sebuah tahapan konsolidasi politik yang berlangsung diatas visi dan misi serta gagagsan-gagasan yang berkontestasi mencari legitimasi dan dukungan warga negara melalui pemungutan suara. Dan melalui modal legitimasi inilah pengelolaan negara akan dijalankan.

Sikap Kenegarawanan dan Pemilu

Sebagaimana tujuan dari Pemilu itu sendiri sebagai sebuah mekanisme demokrasi dalam suksesi kepemimpinan dan memilih perwakilan, sudah seharusnya sikap kenegarawanan menjadi landasan dasar bagi setiap orang yang terlibat dalam proses Pemilu ini. Tidak terkecuali, mulai dari masyarakat sebagai warga negara yang padanya melekat hak untuk menentukan pilihan, maupun elit-elit politik yang berkontestasi dalam memperebutkan legitimasi politik ini. Dapat dibayangkan, tanpa sikap kenegarawanan dari semua yang terlibat, maka Pemilu itu akan tergerus legitimasinya, dan menjadi tidak berarti dalam sebuah mekanisme berdemokrasi.

Kenegarawanan secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan. Namun, apa yang terjadi pada proses pemilu serentak 2019 ini, dapat dikatakan bahwa sikap kenegarawanan tersebut mengalami degadrasi dan ancaman dari kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan.

Bila kita mencermati perjalanan Pemilu serentak 2019, terutama Pilpres, sebenarnya degradasi sikap kenegarawanan tersebut tampil vulgar. Di level masyarakat misalnya, selama masa kampanye terjadi polarisasi yang sangat tajam. Masyarakat terbelah di antara dua kubu yang sedang berkontestasi dalam Pilpres.

Sebenarnya keterbelahan bahkan polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat tersebut bukanlah hal yang tabu dalam sebuah sistem demokrasi. Bahkan demokrasi adalah sebuah mekanisme untuk menjamin kebebasan mengekspresikan sikap dari semua warga negara. Karena itu, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat termasuk atas pilihan politiknya seharusnya juga dilindungi dan diakui. Namun ketika sikap dan perbedaan pandangan serta pilihan politik tersebut tidak dibarengi sikap kenegarawanan maka yang terjadi adalah menguatnya sikap sektarian yang mengalahkan kepentingan berbangsa dan bernegara. Dan hal inilah yang terjadi di tengah masyarakat selama proses Pemilu 2019 ini. Sektarianisme yang berbasis pada identitas primordial terasa menguat sampai ke dalam tahap saling menegasikan satu kelompok atas kelompok yang lain. Dalam konteks Pemilu 2019, semangat sektarian ini dibangun di atas konservatisme Islam yang kemudian disusupi oleh ideologi khilafah yang masuk melalui orang-orang eks HTI. Hal inilah yang kemudian memunculkan kelompok lain yang terbangun berhadapan secara ideologis yang oleh Vedi R. Hadiz menyebutnya sebagai kelompok hiper-nasionalis.

Sementara itu di level elit yang berkontestasi memperebutkan suara rakyat, gambaran keterbelahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aktor-aktor elit politik ini. Ada adagium yang mengatakan bahwa moralitas suatu bangsa ditentukan oleh perilaku para elitnya. Dari adagium ini, maka sebenarnya sikap kenegarawanan elit politik akan tercermin di tengah masyarakat. Polarisasi dan keterbelahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah gambaran sikap para elit politik yang tidak lagi mengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara di atas hasrat dan keinginan untuk berkuasa.

Proses Pemilu telah melewati masa pencoblosan pada 17 April yang lalu. Rakyat telah menentukan pilihannya melalui bilik-bilik suara di TPS. Sebagaimana tahapan-tahapan yang telah diatur oleh undang-undang Pemilu, maka proses Pemilu berlanjut ke tahapan berikutnya, yakni: penghitungan suara oleh KPU. Memang prediksi hasil pemungutan suara telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga survey melalui metode exit pool maupun quick count.

Sebagai prediksi, telah diketahui siapa pemenang pemilu khususnya dalam Pilpres kali ini. Namun, semua pihak yang berkontestasi harus menunggu pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh Undang-undang pada 22 Mei 2019 yang akan datang. Pada masa-masa seperti ini, sangat dibutuhkan sikap kenegarawanan dari semua pihak.

Para elit politik diuji sikap kenegarawanannya untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kelompok dan golongannya. Klaim kemenangan dari berbagai pihak sah-sah saja terjadi, namun harus ditempatkan di bawah perdamaian dan persatuan bangsa serta menghormati proses penghitungan suara oleh KPU. Maka tidak relevanlah bila alit-elit politik pasca pemungutan suara ini melakukan mobilisasi dan provokasi demi membenarkan klaim-klaim kemenangannya. Dan pada akhirnya, sikap kenegarawanan ini jugalah yang akan membuat para elit politik serta masyarakat untuk dapat menerima hasil Pemilu yang akan di keluarkan oleh KPU.

Penulis: Penrad Siagian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *