STOP KEKERASAN DAN HENTIKAN MENJADIKAN PAPUA SEBAGAI MUSUH INDONESIA

Lama sejak masa kolonial hingga Indonesia, narasi tentang Papua adalah narasi korban yang dipenuhi dengan berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dialami dalam berbagai bentuk mulai dari kekerasan struktural, sampai kekerasan verbal hingga fisik. Mulai dari kekerasan kultural sampai kekerasan mental adalah sebagian kecil kekerasan yang dapat dinamai dalam sejarah panjang Tanah dan Orang Papua.

Masuknya Papua ke pangkuan Indonesia, ternyata tidak mengakhiri narasi kolonialisme itu dalam perjalanan sejarah Papua.

Masuknya Papua ke pangkuan Indonesia, ternyata tidak mengakhiri narasi menjadi korban dalam sejarah Papua. Masuknya Papua ke pangkuan Indonesia, ternyata tidak mengakhiri narasi kekerasan dalam perjalanan sejarah Papua. Terhitung sejak awalnya Integrasi Papua ke Indonesia, integrasi itu adalah nama lain atas kolonialisme, nama lain dari kekerasan dan nama lain dimulainya babak baru narasi korban di Papua.

Sepekan setelah penembakan terhadap para pekerja konstruksi jalan Trans-Papua di Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018), pendekatan keamanan, militerisme dan kekerasan yang mengarahkan moncong-moncong senapan aparat keamanan, ke desa-desa hingga ke rumah-rumah penduduk yang telah menelan korban tewas atas orang Papua adalah pelanggengan narasi-narasi kekerasan, narasi korban dan narasi kolonialisme yg dialami Papua.

Kita berduka atas terbunuhnya 16 pekerja di Papua. Ini menegaskan bahwa Papua tengah menghadapi krisis kemanusiaan. Beberapa tahun belakangan kekerasan dan pembunuhan terjadi secara berturutan di Papua. Kematian para pekerja ini membawa duka mendalam bagi kemanusiaan, sebagaimana kematian warga Papua yang sebelumnya terjadi secara beruntun bahkan masif. Nyawa para pekerja itu sama berharganya dengan nyawa orang-orang Papua. Sayangnya yang sering terjadi adalah ketimpangan cara pandang dan ketimpangan perlakuan. Begitu banyak kekerasan dan pembunuhan terhadap orang Papua yg terjadi selama ini tak banyak dipersoalkan, seolah kematian mereka sudah sepantasnya karena mereka dianggap sebagai bagian dari gerakan yg menuntut kemerdekaan.

Kematian 16 pekerja yang membangun infrastruktur di Papua tak bisa dilepaskan dari persoalan pembangunan di Papua. Bukan berarti pembunuhan ini tak layak dipersoalkan. Semua pembunuhan patut dan harus dipersoalkan, siapapun korbannya. Hanya saja menyelesaikan persoalan Papua tak cukup dengan mengutuk dan menghukum pelaku pembunuhan apalagi dengan tindakan agresi militer.

Kebijakan dan pemberlakuan UU Otsus Papua selama hampir 16 tahun ternyata adalah kebijakan setengah hati yang tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi orang Papua. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum diberlakukannya UU Otsus Papua belum pernah dituntaskan secara adil, bahkan setelah UU Otsus diberlakukan, terus saja terjadi berbagai pelanggaran HAM.

Selain itu hingga kini terus berlangsung, perampasan tanah dan hak-hak ulayat orang Papua, pencurian kayu, pencurian ikan, perusakan hutan melalui penebangan yang dilakukan oleh perusahaan kayu dan perusahaan kelapa sawit dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah, eksploitasi tambang secara sewenang-wenang, mutu pendidikan yang rendah, pelayanan kesehatan yang minim di kampung-kampung, penyebaran HIV-AIDS yang sangat cepat, arus migrasi penduduk dalam jumlah besar dari luar ke Papua tanpa pengontrolan yang ketat, dominasi orang non Papua dalam berbagai aspek kehidupan dan diskriminasi serta marginalisasi orang asli Papua di tanahnya sendiri.

Implementasi UU Otsus Papua hingga kini tidak memperlihatkan keberhasilannya. Bahkan mungkin bisa dikatakan Papua merupakan contoh gamblang ketidakberhasilan Otonomi Khusus.

Dan Presiden Jokowi yang digadang oleh orang Papua memberi perubahan bagi Tanah Papua, ternyata hanya sibuk membangun infrastruktur di Tanah Papua, yang manfaatnya harus juga dipertanyakan apakah untuk orang Papua atau untuk kepentingan bisnis korporasi yang mengeruk habis kekayaan Tanah Papua.

Yang dibutuhkan adalah good will, Keinginan kuat dan tindakan revolusioner Jokowi yang tidak cukup hanya berkunjung ke Papua tanpa perubahan kebijakan. Yang dibutuhkan adalah dialog atas berbagai keprihatian dan kompleksitas persoalan di tanah Papua dan bagi orang-orang Papua: (1) Penyimpangan sejarah dan status politik Papua; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran HAM; (3) Perampasan hak ulayat dan Marjinalisasi; (4) Pembangunan yang diskriminatif. Karena dalam ke-4 lokus inilah konflik, diskriminasi dan ketidakadilan berkecambah dan tumbuh subur di tanah Papua.

Hentikan menjadikan Papua musuh Negara. #Aku Padamu Papua (Penrad Siagian)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *