RUU Pesantren Yang Bermasalah

Catatan Hasil FGD RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan 

Jakarta, ParitasInstitute.org — RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (selanjutnya: RUU Pesantren) yang draft awalnya beredar luas melalui media sosial, telah menimbulkan banyak reaksi dan pertentangan di tengah masyarakat. Reaksi keras terutama datang dari kalangan Kristen Protestan dan Katolik, karena RUU itu dinilai akan ikut mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi – dua kegiatan yang merupakan bagian dari pelayanan gereja.

Pada satu sisi, reaksi keras ini dapat dimaklumi mengingat soal yang dipertaruhkan menyangkut salah satu prinsip dasar kehidupan keagamaan: otonomi lembaga keagamaan dalam mengelola kehidupan keumatan yang tidak boleh dicampuri oleh Negara. Seperti sudah diketahui, Sekolah Minggu dan Katekisasi bukan lembaga pendidikan sebagaimana dibayangkan oleh para penyusun RUU, melainkan bagian utuh dari keberadaan dan misi gereja. Melalui Sekolah Minggu dan Katekisasi gereja sedang melaksanakan tugas pelayanannya yang, seyogyanya, tidak dicampuri oleh Negara.

Namun, pada pihak lain, reaksi tersebut melahirkan situasi yang tidak kondusif dan bahkan dinilai menambah ketegangan di kalangan masyarakat. Apalagi di tengah situasi tahun politik, di mana banyak isu dipakai dan “digoreng” untuk kepentingan-kepentingan sesaat, reaksi yang berlebihan ini bisa menjadi “bola panas” yang berbahaya bagi hubungan antar-umat beragama.

Bertolak dari situasi itu, maka Paritas Institute mengambil inisiatif untuk melakukan percakapan mendalam (FGD) mengenai RUU Pesantren tersebut di Kantor PBNU. Percakapan itu sekaligus merupakan upaya tabayun, mencari saling-pengertian dan membangun pemahaman bersama guna mencairkan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat. Selain dari PBNU, hadir juga dalam percakapan tokoh-tokoh yang mewakili PGI, PP Muhammadiyah, ISKA, Matakin, Kelompok Kepercayaan, maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada persoalan pluralisme.

Dari percakapan yang berlangsung santai dan akrab, muncul kesadaran bersama bahwa draft awal RUU Pesantren memang mengandung banyak persoalan krusial, walau juga diakui memang dibutuhkan semacam pengaturan khusus untuk “melindungi” pesantren dari masuk dan berkembangnya paham-paham radikal yang dapat menggoyahkan persatuan. Persoalan krusial tersebut tidak hanya dalam kaitan dengan lembaga-lembaga keagamaan lain di luar Islam, namun – seperti ditegaskan wakil dari PP Muhammadiyah – bahkan dalam urusan pesantren pun, “sekitar 50 – 70 persen isi RUU masih bermasalah.” Apalagi di dalam RUU yang katanya ingin mengatur “pendidikan keagamaan” itu tidak ditemukan suatu visi pendidikan keagamaan yang inklusif, yang mencakup semua kelompok, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok kepercayaan atau komunitas adat yang selama ini dinafikan keberadaannya oleh Negara.

Karena itu, para peserta FGD sepakat untuk mendesak pemerintah agar tidak buru-buru menggolkan RUU yang nantinya hanya akan menimbulkan banyak persoalan dan gejolak di tengah masyarakat itu. Persoalan yang diatur oleh RUU ini mencakup banyak persoalan pelik, mulai dari visi pendidikan, kurikulum, kesiapan tenaga, harmonisasi dengan UU lain (misalnya dengan UU Sisdiknas), sampai keragaman bentuk dan model pendidikan keagamaan non-formal yang selama ini sudah dikelola oleh masing-masing lembaga keagamaan. Jika masalah-masalah pelik ini diabaikan dalam penyusunan RUU, dan pemerintah serta DPR terburu-buru untuk menyelesaikannya, maka RUU ini hanya akan mengundang gejolak yang tidak perlu dalam masyarakat dan bahkan bisa menimbulkan potensi yang berbahaya bagi kehidupan antar-umat beragama.

Beberapa alternatif strategis

Tanpa masuk ke dalam rincian RUU Pesantren, para peserta FGD merumuskan beberapa alternatif strategis dan agenda tindak lanjut sebagai berikut.

Alternatif Pertama: Menjadikan RUU Pesantren sebagai lex specialis pasal 31 UUD 1945, yakni hanya mengatur pendidikan keagamaan dalam Islam. Perlu dicatat, inisiatif awal RUU ini memang pada mulanya hanya mengatur pendidikan keagamaan dalam Islam. Dulu RUU ini dikenal sebagai RUU Pesantren dan Madrasah, dan sudah diusulkan sekitar 2 tahun lalu. Atau bahkan, jika hanya mengurus Pesantren dan Madrasah, maka tidak diperlukan RUU, melainkan dapat mengambil bentuk PMA (Peraturan Menteri Agama) yang merupakan turunan dari PP (Peraturan Pemerintah) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Alternatif Kedua: seandainya RUU Pesantren akan tetap dipertahankan dan mencakup pendidikan keagamaan lain di luar Islam, maka dibutuhkan perombakan menyeluruh yang perlu memperhatikan hal-hal berikut:

  • RUU Pesantren hendaknya mengatur hal-hal yang pokok saja, tanpa harus masuk dan mengatur soal-soal yang rinci yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga keagamaan
  • RUU ini diharapkan hanya mengatur jenjang pendidikan formal dan tidak mencampuri pendidikan keagamaan non-formal yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga keagamaan
  • Dibutuhkan suatu visi pendidikan keagamaan yang inklusif dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi para peserta didik di masa depan
  • Pendidikan keagamaan di dalam RUU ini juga harus menghargai dan mencakup pendidikan kelompok-kelompok penghayat kepercayaan dan komunitas adat di dalam mempertahankan warisan kepercayaan asli Nusantara
  • RUU ini perlu melihat saling kaitannya dengan pengaturan di dalam UU Sisdiknas, baik yang mencakup akreditasi, pendanaan, dan lainnya
  • RUU perlu memberi ruang partisipasi lembaga-lembaga keagamaan, baik di dalam merumuskan kurikulum, bahan ajar, maupun menjaga proses pendidikan dan pengajarannya.

Karena itu, para peserta FGD juga mengusulkan langkah tindak lanjut untuk:

  • Membuat Pokja guna mengkaji RUU Pesantren secara lebih rinci, menyiapkan DIM (Daftar Inventaris Masalah), dan mengusulkan perbaikan sebagaimana diperlukan
  • Melakukan kunjungan silaturahmi ke lembaga-lembaga keagamaan dan membangun strategi advokasi bersama guna mengawal pembahasan RUU baik dengan pemerintah maupun dalam rapat dengar pendapat di DPR
  • Membangun Pokja Lintas-Agama yang secara berkala bertemu dan melakukan kajian kritis terhadap kebijakan publik pemerintah

Jakarta, 1 November 2018

Pdt. Penrad Siagian – Direktur Paritas Institute

Fasilitator Diskusi : Trisno.S. Sutanto 

Pewarta : Woro Wahyuningtyas 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *