FGD RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Membangun Dialog Meneguhkan Indonesia

Jakarta- Paritas.org –RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (selanjutnya: RUU Pesantren) yang draft awalnya beredar luas melalui media sosial, telah menimbulkan banyak reaksi dan pertentangan di tengah masyarakat. Reaksi keras terutama datang dari kalangan Kristen Protestan dan Katolik, karena RUU itu dinilai akan ikut mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi – dua kegiatan yang merupakan bagian dari pelayanan gereja.


Pada satu sisi, reaksi keras ini dapat dimaklumi mengingat soal yang dipertaruhkan menyangkut salah satu prinsip dasar kehidupan keagamaan: otonomi lembaga keagamaan dalam mengelola kehidupan keumatan yang tidak boleh dicampuri oleh Negara. Seperti sudah diketahui, Sekolah Minggu dan Katekisasi bukan lembaga pendidikan sebagaimana dibayangkan oleh para penyusun RUU, melainkan bagian utuh dari keberada

Namun, pada pihak lain, reaksi tersebut melahirkan situasi yang tidak kondusif dan bahkan dinilai menambah ketegangan di kalangan masyarakat. Apalagi di tengah situasi tahun politik, di mana banyak isu dipakai dan “digoreng” untuk kepentingan-kepentingan sesaat, reaksi yang berlebihan ini bisa menjadi “bola panas” yang berbahaya bagi hubungan antar-umat beragama.

Bertolak dari situasi itu, maka Paritas Institute mengambil inisiatif untuk melakukan percakapan mendalam (FGD) mengenai RUU Pesantren tersebut di Kantor PBNU. Percakapan itu sekaligus merupakan upaya tabayun, mencari saling-pengertian dan membangun pemahaman bersama guna mencairkan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat. Selain dari PBNU, hadir juga dalam percakapan tokoh-tokoh yang mewakili PGI, PP Muhammadiyah, ISKA, Matakin, Kelompok Kepercayaan, maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada persoalan pluralisme.

Pdt. Penrad Siagian, direktur Paritas Institute mengemukakan bahwa forum diskusi yang diadakan di PBNU adalah wadah untuk melakukan “tabayun” lembaga-lembaga keumatan untuk mendalami RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah menimbulkan beragam respon di kalangan masyarakat luas. Forum diskusi ini diharapkan untuk bisa merumuskan kerja-kerja advokasi ke depan dan mengawal RUU ini jika akan disahkan menjadi UU, agar menjadi UU yang mengatur mengenai Pesantren tanpa harus mendiskriminasi kelompok lain.

Kyai Imam Pituduh, Wasekjen PBNU dalam paparannya sebagai pemantik diskusi mengatakan bahwa dalam krisis kebangsaan yang dialami oleh Indonesia, maka perlu diupayakan beberapa regulasi untuk menghambat benih-benih radikalisme yang tumbuh berkembang di Indonesia. Mengenai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini, beliau menegaskan bahwa RUU Pesantren tidak digunakan untuk mengintervensi kalangan lain, terutama kalan

Uung Sendana, yang hadir mewakili Matakin mengatakan bahwa RUU Pesantren dibutuhkan untuk mengatur dan mendukung pesantren. Namun, beliau juga menyampaikan agar RUU ini tidak menjadi alat untuk saling mendiskriminasi. Selanjutnya Uung memaparkan bahwa saat ini PP no. 55 tahun 2007 yang juga diwacanakan untuk direvisi, harus ditolak karena selama ini belum dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya Pdt. Albertus Patty yang hadir mewakili PGI mengatakan RUU Pesantren ini diperlukan agar pesantren-pesantren bisa melahirkan orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tingkat keimanan yang kuat.

PGI mendukung agar pesantren mendapatkan perhatian dari pemerintah. Persoalan timbul dan memicu respon penolakan ketika terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan sekolah minggu dan katekisasi. Dan PGI meyakini bahwa persoalan tersebut lahir dari ketidaktahuan.

Sementara itu, Dr. Musykari dari PP Muhammadyah dalam pemaparannya menjelaskan banyaknya kekurangan RUU ini. Harus dilakukan percakapan lebih intensif terkait pasal-pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini.

Setelah sesi pemaparan dari lembaga-lembaga keumatan, FGD dilanjutkan pada sesi diskusi untuk merumuskan masukan-masukan terkait materi maupun strategi advokasi dalam mengawal RUU ini di DPR.

Dari hasil diskusi terarah, beberapa opsi yang dapat disimpulkan antara lain: Pertama, bahwa RUU ini sangat penting untuk diteruskan dan diputuskan karena banyaknya lembaga-lembaga non formal keagamaan yang telah menjadi lahan subur bagi meluasnya ideologi yang anti Pancasila dan NKRI. Namun RUU ini diharapkan menjadi RUU yang bersifat “lex spesialis”, yang mengatur ketentuan-ketentuan yang hanya terkait pada Pesantren dan Madrasah. Kedua, RUU ini tetap mencakup Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya dengan beberapa catatan antara lain, hanya menjadi RUU Pokok dan tidak mengatur secara mendetail hal-hal yang menjadi forum internum masing-masing agama. Dan yang ketiga, merevisi PP No. 55 Thn 2007 dengan memasukkan mekanisme pengaturan pendidikan non formal pesantren ke dalam revisi PP no. 55 Thn. 2007 tersebut.

Selain itu, salah satu masukan yang mewacana untuk ditindaklanjuti pada FGD ini adalah agar dibentuknya forum konsolidasi lembaga-lembaga keumatan bersama dengan lembaga masyarakat sipil lainnya sebagai langkah yang tujuannya tidak hanya memberikan masukan pada draft RUU dan Naskah Akademiknya namun juga melakukan langlah-langkah advokasi pada RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini.

 

 

Pewarta : Woro Wahyuningtyas 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *