Pernyataan Sikap Paritas Institute atas Penyegelan Gereja GMI, GSJA dan HKI Simpang Rimbo Jambi

JAKARTA, ParitasInstute.org — Puluhan kasus penutupan, penyegelan dan pengrusakan tempat ibadah (Gereja) di Indonesia belum selesai penanganannya, pada tanggal 27 September 2018 kita kembali harus menelan pil pahit pada kasus-kasus yang serupa. Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo, ketiga gereja yang mengalami kekerasan oleh aparat negara dengan disegel secara paksa akibat desakan dari beberapa kelompok intoleran.

Bermodal surat “pemberitaan aksi” dari Rukun Tetangga (RT) 07 kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi tertanggal 24 september 2018 yang ditujukan kepada Kapolresta Jambi, maka diadakanlah  rapat antara KESBANGPOL Kota Jambi, FKUB Kota Jambi, Kepolisian, Lembaga Adat Melayu Jambi, MUI, TNI dan warga sekitar Gereja. Keputusan rapat dari aparatur negara beserta lembaga-lembaga tersebut tanpa melibatkan pihak gereja adalah melakukan penyegelan terhadap ketiga gereja tersebut.

Pada akhirnya, alasan yang sangat klasik mengenai IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) bagi gereja-gereja tersebut membawa perampasan hak beribadah yang diatur secara resmi oleh konstitusi bangsa Indonesia. Pasal 28 E UUD 1945 amandemen secara tegas menyatakan hal tersebut.

Kita semua di Indonesia mahfum bahwa proses pengurusan IMB bagi rumah ibadah terutama gereja bukan hal yang mudah. Proses yang berbelit selama bertahun-tahun pun tidak menjadi jaminan IMB bagi Gereja bisa diterbitkan, bahkan jika IMB sudah terbit, beberapa kasus penutupan dan penyegelan gereja tetap dilakukan, baik oleh kelompok intoleran maupun oleh aparat negara.

Dengan keprihatinan dan solidaritas yang tinggi atas hak beribadah bagi ketiga jemaat gereja tersebut, maka dengan ini kami PARITAS INSTITUTE menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mengecam keras aksi penyegelan yang terjadi terhadap Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo yang dilakukan oleh Satpol PP dengan di backup oleh TNI dan Polri.
  2. Meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk memberikan jaminan hak beribadah kepada warga jemaat ketiga gereja tersebut dengan kembali membuka segel karena tidak sesuai dengan hak dan kebebasan beribadah yang dijamin oleh Undang-undang dan penyegelan tersebut melanggar peraturan yang berlaku.
  3. Meminta kepada pihak Polresta Kota Jambi memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga jemaat ketiga gereja tersebut dalam melakukan haknya untuk beribadah di gereja yang sudah puluhan tahun mereka gunakan.
  4. Meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk memfasilitasi terbitnya IMB bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi yang telah mendirikan tempat ibadah dan menggunakan tempat ibadah sejak 1999 dan juga Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo yang telah beribadah sejak tahun 2004. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Dua Menteri No. 09 dan 08 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakukan Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat yang dimaksud”.
  5. Meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk memfasilitasi proses pengurusan IMB Bagi Gereja Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo, dan memberikan jaminan kepada warga jemaat untuk tetap bisa melakukan ibadahnya sesuai dengan haknya.
  6. Mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi yang melakukan penyegelan gereja-gereja tersebut berdasarkan Peraturan Daerah No. 47 tahun 2002 tentang ketertiban umum dan Peraturan Daerah No 11 tahun 2014 tentang ijin Gangguan. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara demografis lokasi ketiga gereja tersebut berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang beragama Kristen yang notabenenya adalah warga jemaat ketiga gereja tersebut.
  7. Menuntut Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk melakukan revisi dan evaluasi terhadap Peraturan Bersama Mentari Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 09 dan 08 tahun 2006. Selama 12 tahun sudah terlalu banyak gereja mengalami kekerasan berbasis aturan bersama kedua Menteri tersebut.
  8. Meminta kepada seluruh aparatur negara baik di tingkat Daerah hingga Pusat dan kepada seluruh aparat Kepolisian untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada seluruh warga negara tanpa kecuali dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok intoleran yang dapat merusak kesatuan dan keutuhan bangsa.

 

Jakarta, 28 September 2018

 

Pdt. Penrad Siagian (0812-1382-5450)

Direktur

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *